DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kubu Raya adalah lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

DPRD memiliki tiga fungsi utama:

• Legislasi: Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah.

• Anggaran: Membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

• Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah.

Jumlah anggota DPRD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan wilayah pemilihan. Saat ini, DPRD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 45 anggota.

Seseorang dapat menjadi anggota DPRD melalui pemilihan umum legislatif (Pileg), sebagai calon legislatif dari partai politik yang memenuhi syarat, dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang tertentu, seperti pemerintahan, ekonomi, pembangunan, atau kesejahteraan rakyat.

Fraksi adalah kelompok anggota DPRD dari partai politik yang sama atau gabungan partai yang memiliki kesamaan visi.

Tidak. DPRD hanya berwenang membuat Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan Bupati, bukan Undang-Undang yang merupakan kewenangan DPR RI.

Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui:

• Kegiatan reses anggota DPRD

• Audiensi langsung ke kantor DPRD

• Menulis surat atau melalui formulir aspirasi di website resmi DPRD

• Media sosial resmi DPRD

Bupati adalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan, sedangkan DPRD adalah legislatif yang berperan mengawasi, mengatur, dan menyetujui kebijakan pemerintah daerah. Keduanya bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Sebagian rapat, seperti rapat paripurna, dapat bersifat terbuka dan disiarkan melalui media atau kanal resmi. Namun, ada juga rapat internal atau tertutup sesuai dengan agenda dan peraturan.

Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya terletak di:
Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Informasi lebih lanjut tersedia di laman Kontak Kami website resmi DPRD.